GAWAT!! Ahok: Di Jakarta Ada 4 Rumah Sakit Gunakan Vaksin Palsu! Hati-hati!

Berita Metropolitan –

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto

menduga, empat rumah sakit di Jakarta yang mengedarkan vaksin palsu

adalah rumah sakit swasta.

Kemungkinan vaksin palsu beredar di

rumah sakit umum daerah sangat kecil karena jalur distribusinya langsung

dari Kementerian Kesehatan.

“Peredaran (vaksin palsu) diduga di

RS swasta, kemungkinan di RSUD sangat kecil karena langsung dari dinas

(kesehatan),” kata Koesmedi saat dihubungi, Senin (27/6).

Lanjutnya,

setelah mengetahui rumah sakit yang diduga mengedarkan vaksin palsu,

Dinkes DKI akan memeriksa dari mana rumah sakit tersebut membelinya.

Seandainya lokasi pembelian mencurigakan, petugas Dinkes DKI akan langsung melaporkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

“Yang mencurigakan akan diserahkan ke BPOM melalui Dinkes, yang penting kami amankan dulu semua,” ujar Koesmedi.

Untuk mengganti vaksin-vaksin yang disita tersebut, Koesmedi berencana mengalokasikan vaksin gratis yang dimiliki Dinkes DKI.

Di

tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah

mendapatkan informasi empat rumah sakit di Jakarta yang diduga

mengedarkan vaksin palsu.

Untuk itu Ahok, sapaan Basuki, telah memerintahkan Dinkes DKI untuk menelusuri dan mengurus dugaan tersebut.

“Ada empat (RS), tapi laporannya belum,” kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengecam adanya pemalsuan vaksin yang dapat mengancam kesehatan generasi penerus bangsa.

“Kementerian

Kesehatan sangat menentang dan tidak bisa memberi toleransi pemalsuan

obat termasuk vaksin yang berbahaya pada kesehatan,” kata Menteri

Kesehatan Nila Farid Moeloek dalam keterangannya yang diterima

CNNIndonesia.com.

Kemenkes, kata Nila, dalam pengungkapan kasus vaksin palsu bayi di tiga

provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, mendukung penuh

penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam produksi

dan distribusi vaksin palsu.

“Jika terbukti fasilitas pelayanan

kesehatan terlibat, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku,” ujar Nila.

Pada Rabu (22/6), Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap pembuatan dan peredaran vaksin palsu di Jakarta dan Bekasi.

Menurut

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Agung

Setya, tujuh tersangka sudah diamankan dalam perkara ini.

Mereka

ditangkap di tiga tempat berbeda yakni dua di Jakarta Timur, dua di

Bekasi, dua di Jakarta Selatan, dan seorang tersangka ditangkap di

Tangerang.

Di Bekasi, petugas menangkap tersangka MF sebagai

penjual vaksin palsu dengan omzet Rp 2,5 juta per minggu. Dari tempat

itu, petugas melakukan pengembangan dan menemukan lokasi lainnya.

Lokasi

berikutnya berada di Kalisari, Jakarta Timur. Petugas menangkap T yang

berpenghasilan Rp6 juta per pekan. Dari sana, penyidik kembali menangkap

S yang juga bertindak sebagai kurir berpenghasilan Rp20 juta per pekan.

Di

tempat selanjutnya, di Bintaro, Tangerang, petugas menangkap AG yang

bertindak sebagai produsen dengan penghasilan Rp17,5 juta per pekan.

Setelah itu, SY yang juga berperan sebagai produsen berpenghasilan Rp25

juta per pekan ditangkap di Bekasi.

Terakhir, di Kemang, Jakarta Selatan, pasangan suami dan istri

berinisial RI dan HI ditangkap. Dari mereka disita alat pembuat kemasan.

Omzet mereka pun mencapai Rp22 juta per pekan.

Mereka dijerat

Pasal 196 junto Pasal 98 dan atau Pasal 197 junto Pasal 106 dan atau

Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan

atau Pasal 62 jo Pasal 8 UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain

perkara tersebut, menurut Agung Setya, tim penyidik Polri saat ini

masih menelusuri peredaran di lima provinsi itu. Namun ia enggan

menyebut lima provinsi tersebut dengan alasan untuk kepentingan

penyidikan

.(cnnindonesia.com)

Source link

Tweet